Judul: Kebijakan Ekonomi Politik sebagai Tantangan Utama Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan (Orasi Ilmiah pada Upacara Pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi Politik) Oleh: Muhammad Jusuf Kalla Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Isi: 36 halaman Cetakan: 10 September 2011
MENGIKATKAN pandangannya terhadap cita-cita bangsa dan negara demi mematuhi amanah UUD 1945, Jusuf Kalla (JK) mengukuhkan standar ketokohannya yang tanpa nonsen. Dia seorang nirmala bagi Indonesia.
Berikut, kilasan orasi ilmiah yang dipidatokan JK di hadapan sidang senat terbuka luar biasa Universitas Hasanuddin sesaat setelah dirinya didaulat sebagai “yang amat terpelajar” dalam bidang ekonomi politik menerima gelar Doctor Honoris Causa, Sabtu (10/9/2011).
Indonesia negara besar, beragam, dan multietnis sering menghadapi persoalan kompleks yang muncul secara bersamaan. Bertemunya ragam masalah itu menjadi tantangan yang tidak ringan untuk diselesaikan dengan segera. Di masa mendatang, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan transformatif, serta pemerintahan yang lebih bersih dan bertindak lebih cepat. Kebersihan pemerintahan ditandai keterbukaan, tanggung jawab, dan kualitas moral yang tinggi.
Dalam pada itu kebijakan ekonomi yang kuat dan transformatif demi menciptakan pemerintahan yang bersih mencakup tiga prasyarat. Pertama, keampuhan mengenali berbagai persoalan teknis administratif dan melahirkan terobosan gagasan berdasarkan pandangan yang diyakini. Kedua, kemampuan menyampaikan pesan kepada beragam kelompok dan golongan masyarakat agar bukan hanya substansi pesan dimengerti dengan baik, melainkan juga menjaga harmoni dan solidaritas sosial agar tetap kukuh dalam mozaik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, keteguhan komitmen yang didasari kebeningan hati nurani, kecepatan melangkah, dan keberanian mengambil keputusan di saat yang sulit.
Bekal yang sangat mendasar dibutuhkan demi memecahkan berbagai persoalan bangsa ke depan ialah selain adanya tujuan yang jelas, maka keteguhan komitmen, kecepatan melangkah, keikhlasan dan keberanian mengambil keputusan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan ekonomi. Di sana ada variabel pilihan sulit, risiko tinggi yang belum ada jaminan keberhasilannya, juga belum tentu terdapat padanannya dalam sejarah. Berimbuhkan kontroversi dan risiko politik yang akan mengiringi, dalam situasi tersebut dibutuhkan keteguhan dan keyakinan hati nurani bahwa apa yang diputuskan adalah benar dan baik bagi rakyat.
JK mencermati setidaknya 13 tantangan ekonomi yang akan menonjol, beberapa tahun mendatang. Mulai dari tingkat kemiskinan sudah berkurang namun masih bisa dan perlu diturunkan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam lima tahun terakhir, ketimpangan pendapatan, peran APBN mendorong perekonomian, pertumbuhan investasi, industri, swasembada pangan, revitalisasi pertanian, kebutuhan energi, infrastruktur, kredit dari lembaga keuangan dan perbankan, serta pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim.
13 tantangan ekonomi itu dipengaruhi paling tidak oleh empat masalah politik, yakni sistem Pemilu yang boros memakai sumber daya ekonomi sangat besar, jumlah partai politik terlalu banyak dengan kekuatan terfragmentasi, reformasi birokrasi kurang cepat dan sempurna, hubungan pusat-daerah belum efektif.
Dua variabel ekonomi-politik itu dipersalingkan JK dengan sebuah tawaran solusi untuk mengatasi masalah. Diuraikannya hipotesis tentang 14 poin dalam agenda ekonomi bangsa ke depan. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur; membangun ekonomi kerakyatan; membangun kedaulatan pangan dan energi; meningkatkan daya saing produk dalam negeri; menciptakan struktur ekonomi nasional yang adil melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM; menjalankan reformasi agraria untuk kesejahteraan petani; anggaran untuk rakyat. Kedelapan, lembaga keuangan dan perbankan yang mendorong sektor riil dan memihak rakyat; pembangunan kelautan; mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global serta lingkungan hidup; reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang tangkas, tanggap, dan cepat; meniscayakan jatidiri bangsa menghadapi tantangan global; mengefektifkan hubungan daerah-pusat. Terakhir, keempat belas, menciptakan kepastian hukum melalui peraturan perundangan.
51 tahun lalu, JK jadi mahasiswa ekonomi Unhas. Seorang dosennya, Prof Halide, masih hapal dengan nama kecil panggilannya, “Ucu.” Seorang peneliti, Herdi Sahrasad, memetakan kiat ekonomi politik ala JK sebagai “Kallanomics” (2009) seperti mempertalikan istilahnya dengan “Reaganomics” yang dipopulerkan William Niskanen (1988).
Kini, JK menyandang gelar doktor kehormatan dari almamaternya. Statusnya boleh dibilang sejajar dengan Raja Arab Saudi yang belum lama ini dianugerahi gelar serupa dari sebuah universitas lain di Indonesia. Kalau ditanya tentang statusnya, mungkin JK tak mau diperbandingkan dengan orang lain. Sekalipun raja.
JAKARTA memang menyimpan harapan dan mimpi besar. Jakarta menyediakan segalanya, mulai dari yang biasa sampai luar biasa. Dari yang berdasi hingga hidup di pinggir kali atau rel kereta api yang tak sanggup makan nasi setiap hari. Dari yang tinggal di kawasan elite bergedung menjulang tinggi nan megah, sampai gubuk-gubuk sempit beratapkan langit di daerah kumuh.
Ketika itu, matahari sudah memancarkan sinarnya dari balik awan yang mulai memutih. Tampak segerombolan manusia yang dari tampangnya mulai menua, mendorong gerobak bersama beberapa bocah yang membawa gitar kecil dan botol bekas berisikan pasir.
Inilah kehidupan di pagi hari di wilayah Tanggul Tenaga Listrik RT 03 RW 16, tepatnya bantaran rel kereta api Tanah Abang-Serpong dan Tanah Abang Manggarai. Gubuk-gubuk ini dibuat seadanya dari kardus dan tripleks bekas. Satu sama lain saling menempel menghasilkan udara pengap dan lembab. Permukiman yang muncul awal pertengahan tahun 1990-an itu berdiri di atas tanah kosong, entah siapa yang punya. “Nah, itu bocahnya udah pada keluar,“ ucap Ubang, warga asli RT 03 RW 16 Tanah Abang.
Di saat bersamaan, okezone mencoba untuk bertanya kepada segerombolan anak kecil itu. Namun reaksi mereka terkaget dan memperlihatkan keengganan saat hendak diajak berbincang. Hanya bahasa tubuh yang mereka tunjukan yakni dengan menggelengkan kepala. “Dia pasti enggak mau ngomong bang,” tambahnya.
Menurut Ubang, segelintir anak memang kerap disewakan oleh orangtuanya kepada pengelola (sindikat) untuk dipekerjakan di ibu kota. “Bawa anak dari kampung disewa ama dia (sindikat). Orangtuanya sudah kenal ama sindikatnya penyewaan anak untuk dijadikan pengamen di sini,” tambahnya.
Kata Ubang, sindikat penyewaan anak memang kerap beroperasi di pemukiman padat penduduk. Namun untuk big bosnya bukan orang setempat. “Enggak mungkin enggak ada bos. Dan bosnya itu bukan orang sini. Dia (sindikat), rata-rata ngambil dari pinggiran rel sini, Tanah Abang,” ucap pria yang aktif di salah satu organisasi sosial di Jakarta ini.
Namun bukan hanya wilayah Tanah Abang, melainkan di daerah Senen banyak juga dijumpai pengamen, pengemis, dan lainnya. ”Di Senen juga ada di daerah Tripoli. Pengamen dan pengemis biasanya mangkal di pertigaan Senen. Itu juga ada yang ngerekrut. Kalau masuk ke sana harus ada kenalan juga, entar bisa masuk enggak bisa keluar lagi,” tandasnya sambil tertawa.
Di lain tempat, menurut Suparni (35), warga Bantaran Rel Velbak, Jalan H Awaluddin 4 Rw 17 Kelurahan Kebon Melati, Kecematan Tanah Abang, dirinya ke Jakarta karena mengikuti jejak orangtuanya. “Saya sudah 15 tahun di sini karena dulu diajak orangtua nyari rezeki di sini. Setelah ibu saya meninggal, saya jadinya menetap di sini. Ada enam keluarga saya yang tinggal di sini. Semuanya saudara dari bapak dan ibu juga ada di sini. Paling kalau ke kampung saya hanya nengokin kuburan emak di sana,” ucap wanita asli Surabaya itu.
Untuk biaya sehari-hari, lanjut Suparni, suaminya bekerja sebagai tukang ojek yang kadang kuli serabutan untuk menyekolahkan anak-anak dan biaya dapur sehari-hari. “Bapaknya kerja apa aja, serabutan. Kadang ngojek ama mulung. Kalau untuk listrik kita semua patungan,” tambah ibu tiga anak yang tinggal digubuk berukuran 3x4 meter.
Tinggal di pinggir rel kereta bukan tanpa risiko, karena bisa kapan saja terserempet kereta. Namun sirine kereta yang melintas seolah-olah hanya penanda bagi mereka mesti menyingkir sejenak dari atas rel. Penghuni gubuk ini memusatkan hampir seluruh aktivitas kesehariannya hanya satu-dua meter dari rel kereta. Mulai dari memasak, mencuci piring, memandikan anak, menjemur barang bekas,hingga bermain. ”Kita sudah tahu kapan kereta akan lewat, jadi enggak perlu takut juga,” tandas ibu yang berprofesi penjual makanan ringan itu.
Senada diungkapkan Sati (65). Keluarganya yang sudah tinggal cukup lama di pinggiran rel kereta api sering menerima peringatan untuk pindah. Pasalnya, pemerintah setempat berencana melakukan pembersihan di lokasi yang memang tidak dilarang untuk tempat tinggal.
"Cuman denger-denger mau dibongkar tanggal 31 Agustus, tapi sampai saat ini belum dibongkar juga. Kalau nanti dibongkar kita akan pindah dan membangun rumah yang bisa bongkar-pasang,” ucap Sati pasrah.
Dia beserta keluarga besarnya tidak akan meninggalkan Jakarta. Namun yang paling dirinya cemaskan adalah anak-anak yang tidak terima kalau rumahnya digusur. “Saya enggak akan pulang ke Surabaya karena di sana sudah tidak ada keluarga lagi. Kalau di sini mau ngapa-ngapain bisa menghasilkan duit. Saya sedih waktu mau dibongkar, keponakan saya pada nangis karena enggak terima. Mungkin sekarang udah pada gede jadinya ngerti,” terang Sati.
Mengenai modus penyewaan anak kepada sindikat untuk dijadikan pengemis atau pengamen, mereka kompak tutup mulut. Mereka sepertinya tidak ingin atau mungkin takut tindakan eksplotasi anak ini diketahui umum. Ya, itulah salah satu sisi kelam kaum perantau yang tinggal di Jakarta. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan kondisi serba sulit. Untuk pulang ke kampung halaman pun tak mungkin, karena sudah tak punya apa-apa lagi.
VIVAnews - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tengah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buronan yang ditangkap di Kolombia ini dituduh melakukan sejumlah korupsi dari proyek-proyek pemerintah.
Di antara sekian banyak proyek yang ditenggarai terdapat unsur korupsi, terdapat satu proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor yang diduga juga ikut melibatkan Nazaruddin. Proyek milik Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini dibangun oleh PT Adhi Karya Tbk dengan menggandeng PT Wijaya Karya Tbk, dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik pemerintah.
Terseretnya nama dua BUMN dalam kasus Nazaruddin seolah meneguhkan persepsi bahwa perusahaan milik pemerintah masih menjadi bancakan dari segelintir pihak.
Bagaimana sebenarnya mekanisme proyek pemerintah yang digarap oleh BUMN itu? Faktor apa saja yang bisa menyebabkan munculnya korupsi dalam proyek pemerintah?
Berikut ini wawancara khusus VIVAnews.com dengan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu yang juga menjabat Ketua Persatuan Insinyur Indonesia.
Bagaimana sebenarnya permainan yang terjadi dalam proyek pemerintah? khususnya kasus Nazaruddin?
Jadi begini kejadiannya, di BUMN itu ada dua jenis proyek yaitu proyek milik BUMN dan proyek yang dikejar oleh BUMN, milik orang lain. Dalam kasus Nazaruddin, ini kan proyek punya Menpora yang dikejar oleh BUMN.
Selama ini proyek pengadaan barang dan jasa milik BUMN terkena peraturan pengadaan barang dan jasa di BUMN, yang tidak tunduk kepada kepres 80, sekarang kepres 94 ya namanya. Itu semua BUMN punya mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan sebagian besar sudah memakai eprocurement.
Sementara untuk proyek orang lain yang dikejar oleh BUMN terutama kontraktor-kontraktor, sekarang ini kan mekanisme pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, punya Menpora, itu terkena Kepres 80 atau Kepres 94.
Tetapi celahnya ada dimana sebenarnya? celah dari proyek pemerintah adalah yang saya katakan tadi, biasanya adalah celah di pengaturan tender. Jadi, sebelum tender kan sudah diatur, "kau yang ngalah, kau yang ini." Jadi kalau itu terjadi, saya yakin adalah pengaturan tender.
Dari pengaturan tender itu, yang ingin saya katakan, saya tidak terlalu menyalahkan hanya politisi yang bermain di kementerian atau lembaga, karena tidak pernah politisi bisa main kalau tidak kerjasama dengan birokrat. Anda lihat semua proyek pemerintah yang ditangkap adalah pasti ada mitranya yang ikut tertangkap. Jadi, menurut saya sih sebenarnya kesalahannya ada di dua pihak, di pemerintah (birokrat) dan di politisi.
Apakah permainan proyek selalu di situ? apa untungnya?
Begini, umpamanya proyek ini harga 100, kalau tender habis-habisan kan bisa turun ke 80. (kemudian birokrat mengatakan) "Sudahlah yang lain ngalah, 95 yah. gitu kan. yang lain ngalah dong, nanti jatuh ke proyek lain, ke pendamping, dan itu biasa." Jadi yang tadinya dapat 80 karena diatur-atur menjadi 95. Kemudian pelaksana proyek akan bilang, "Sudah kan, sudah lebih murah dari owner estimate."
Mekanisme pengaturan proyek kedua adalah, cost sebenarnya 80, terus di DPR dimainkan. Kamu naikin 100 ya, nah ini yang dihitung lagi, baru dia berdua tendernya.
Jadi pengaturan proyek itu bisa kombinasi antara pengaturan harga plafon anggaran di DPR dengan pengaturan tender. Jadi ada dua yang bisa terjadi adalah pengaturan tender yang kedua adalah kombinasi antara pengaturan plafon dengan pengaturan tender.
Dalam penentuan plafon itu, DPR terlibat karena di Badan Anggaran. Itulah yang saya bilang dari dulu, sebaiknya DPR itu tidak ikut membahas satuan tiga. Satuan tiga itu satuan harga proyek, itu rawan sekali. Kalau satuan satu itu total APBN, satuan dua itu namanya anggaran persektor, per kementerian, dan satuan tiga sudah anggaran proyek,
Nah DPR sekarang sampai anggaran proyek, ditandatangan di satuan tiga itu anggaran proyek. Menurut saya, ini sudah melanggar mekanisme pengawasan, karena satuan tiga itu dokumen perencanaan bukan dokumen kebijakan. Sebenarnya kalau orang sudah ikut menandatangani dokumen perencanaan, maka dia tidak boleh mengawasi. Karena DPR sudah masuk ke satuan tiga, menurut saya dia menghilangkan hak nya untuk mengawasi, karena dia sudah ikut dokumen perencanaan, dan tandatangan SK satuan tiga, DPR dulu satuan dua waktu orde baru.
Berarti DPR tahu juga proyek-proyek pemerintah?
Tahu. kan hampir satuan tiga itu semua jenis proyek ada, pembelian bolpoin sekian, mobil sekian, sudah ditandatangani DPR.
Itu di komisi, komisi mitranya, nah ketika naik di Banggar DPR itu menjadi satuan dua. Makanya kalau terjadi kemarin (DPR memanggil Kemenpora), karena mekanisme proyek itu berhubungan dengan komisinya yang sudah mengatur sampai satuan tiga.
Satuan tiga bukan di Banggar DPR, tapi komisi harus mengamankan di Banggar, kalau tidak proyeknya akan dicoret.
Asosiasi pengusaha swasta, mengatakan bagaimana caranya penulisan pelaporan akuntansinya?
iya, itu kan tender, kan gampang akuntingnya.
Apakah audit BPK dalam kasus Nazaruddin bisa membongkar kasus ini?
Saya pikir itu langkah baik untuk supaya semua pihak berhati-hati dalam bermain seperti ini, mengatur-ngatur tender, apalagi tender yang ada isinya angin, kalau ini terjadi susah sekali menutupi. Apalagi jika terjadi di perusahaan publik, itu tidak bisa menutupi sama sekali.
Jadi pas diaudit investigasi pasti ketemu kejanggalan. Tapi pas general audit mungkin tidak ketemu. Audit investigasi pada prinsipnya adalah setiap uang keluar itu harus ada penerimanya, nah disitulah audit investigasi akan menemukan siapa sebenarnya menerima dan dalam rangka apa dia menerima.
Audit investigasi bisa membongkar semuanya?
Iya, karena audit investigasi itu intinya adalah itu, uang ini kemana, ada apa alasannya dia membayar. Kalau di general audit tidak perlu, hanya menunjukan ini saya bayar nggak, ada buktinya nggak bahwa anda membayar? Ada. Ada buktinya nggak dia menerima? Ada. Itu general audit. kalau audit investigasi kenapa dia dibayar, itu harus ada proyeknya.
Kalau BPK sendiri selama ini kan audit pemerintah, artinya dia bisa membongkar itu tidak?
Bisa, ya kan itu biasa, audit Bank Century kan audit investigasi itu, kalau general audit itu kan menemukan jika ada kejanggalan, dia akan topik itu diambil untuk diadakan audit investigasi. Bisa. Lepas dari apapun kalau itu dilaporkan itu oke-oke saja, cukup bagus.
Permainan proyek itu sampai sekarang masih ada? Saya tidak bisa mengatakan masih ada, tapi itu kan jelas sekali keinginan mereka. Saya katakan, politisi hanya bisa mengintervensi apabila memang pemilik proyek atau pemilik kekuasaan mau di intervensi, kalau enggak, nggak mungkin bisa diintervensi.
Kalau memang dia tidak bisa diajak "bekerjasama", biasanya agak susah pembahasannya atau susah memperoleh anggaran.
Jadi menurut saya, persepsi yang harus hilang ada dua, pertama di pembahasan anggaran. Semua pihak, pemerintah dan DPR, harus menganggap bahwa ini uang rakyat bukan kewenangannya dia, ini kan ada persepsi bahwa ini adalah hak saya, hak budget, hak budget ditafsirkan terlalu berlebih seakan-akan faktual, karena sebenarnya hak budget yang dimaksud di situ adalah hak DPR agar uang rakyat ini dinikmati oleh rakyat, itu sebenarnya pengertian hak budget supaya pemerintah tidak seenaknya menentukan suatu program tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat.
Kedua, seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya hak budget itu hanya berhenti di satuan dua, karena satuan tiga adalah dokumen perencanaan. Kalau dokumen perencanaan berarti satu pihak yang sudah ikut menandatangani dokumen perencanaan maka dia tidak punya hak pengawasan karena dia sudah ikut merencanakan. Masa dia mengawasi, perencana kan tidak boleh mengawasi.
Selama ini DPR ikut menandatangani juga?
Ditandatangani, anggaran portofolio. itu menurut saya yang terlalu jauh.
Itu sejak kapan terjadi?
Itu sejak reformasi. Dulu satuan dua, bahwa dia bisa menanyakan, itu hak pengawasan, bukan hak perencanaan. Jadi pada saat dia diatas satuan tiga setelah itu dia minta dokumen satuan tiga proyeknya untuk dokumen pengawasan, bukan dokumen perencanaan. Jadi sebenarnya pandangan saya apabila ada proyek yang salah di pemerintahan, karena satuan tiga ditandatangani juga oleh DPR maka bukan hanya pemerintah bertanggungjawab, DPR juga ikut bertanggung jawab, karena dia juga ikut menandatangani.
Ada upaya preventif agar kebocoran proyek tidak terjadi? Misalkan mengoptimalkan Itjen?
Saya pikir di Irjen susah, tidak bisa, karena pengetahuan dia. Saya pikir upaya preventifnya adalah birokrat betul-betul diperbaiki deh, dokumen perencanaan pemerintah juga tidak terlalu bagus.
Terkadang rencana yang dibikin pemerintah itu adalah usulan orang bukan inisiatif sendiri. Bisa saja usulan pemilik proyek, bisa juga usulan kontraktor, bisa juga usulan mafia proyek. Jadi menurut saya, sejak di perencanaan itu sudah betul-betul bahwa itu memang proyek pemerintah.
Dulu ada istilahnya penggiring proyek. Nah siapa tau yang masuk perencanaan di DPR itu penggiringan orang.
Kasus-kasus dulu yang pelabuhan Indonesia timur itu kan kasus penggiringan yang sudah digiring sekian tahun. Dulu saya agak setuju itu bahwa DPR punya hak mengusulkan proyek, tapi ke Menteri bukan mengusulkan di Anggaran. (eh)
Musim mudik menuai korban. Banyak yang berniat ke kampung justru harus 'berpulang'.
Sabtu, 10 September 2011, 15:48 WIB
Indra Darmawan, Beno Junianto, Nila Chrisna Yulika, Sandy Adam Mahaputra, Dwifantya Aquina , Iwan Kurniawan, Fadila Fikriani Armadita
Mobil nahas yang dinaiki Saipul Jamil dan keluarga (Blackberry Messenger)
VIVAnews - Hari cerah. Udara terasa segar di ketinggian 600m di atas permukaan laut. Kabut biasa menyaput, tapi kini tak muncul. Ada sinar mentari menyorot hijaunya panorama perbukitan. Kendaraan VIVAnews melaju menyusuri ruas tol Cikamuning–Jatiluhur, Jalan Tol Cipularang, Selasa 6 September 2011.
Di beberapa tempat ada tambalan jalan, sehingga mobil sedikit berguncang. Sebuah rambu peringatan tak luput dari perhatian. Bunyinya: ”Batas Kecepatan; Maksimum 80 km/ jam, Minimum 60 km/jam. “
Setelah melintas jembatan Cisomang yang panjangnya sekitar 250m, para pengguna jalan tol bakal menjumpai wilayah peristirahatan anyar di tol Cipularang: Rest Area KM 97. Tempat itu mulai beroperasi sejak 12 Mei 2010. Selepas rest area, di sebelah kiri terlihat jurang, dan lembah Gunung Hejo dari kejauhan. Tapi jangan terpukau keindahan pemandangan tempat itu.
Di jalan tol itu, ada ruas yang menurun dan 500m dari situ ada kelokan ke kiri dengan sudut tikungan sekitar 100 derajat. Di sekitar tempat itulah kecelakaan kendaraan banyak terjadi. Di tempat itu juga menjadi kenangan kelam bagi pedangdut Saipul Jamil. Dia kehilangan istrinya Virginia Anggraeni, dalam kecelakaan Sabtu pagi, 3 September 2011.
Kecelakaan itu adalah salah satu dari ribuan kecelakaan lalu lintas yang melonjak tajam selama musim lebaran ini. Angkanya naik sekitar 30 persen dari tahun lalu. Dari hanya sekitar 3000 kasus, menjadi sekitar 4000 kasus (Lihat: Celaka di Jalur Mudik).
Tak ayal, ini mengukuhkan reputasi kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu perenggut nyawa paling keji di Indonesia. Di dunia, kecelakaan jalan raya menjadi pembunuh ketiga terbesar setelah penyakit jantung dan TBC. Di Indonesia, sepanjang tahun lalu, polisi mencatat setidaknya 31.600 jiwa melayang akibat kecelakaan.
Bahkan, Direktur Jasa Marga, Frans Sunito mengatakan setiap hari 100 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Artinya, jalan raya di Indonesia mencabut satu nyawa korban, tiap 15 menit sekali.
Bahaya mudik
Seperti tahun-tahun sebelumnya, perjalanan mudik bukan pengalaman menyenangkan. Lebih dari 16 juta pemudik tahun ini harus menempuh waktu perjalanan lebih lama dari biasanya. Perjalanan Jakarta–Solo dengan bus normalnya ditempuh 12-14 jam. Pada musim mudik bisa-bisa dilalui sekitar 45 jam.
Tapi mudik terlanjur menjadi tradisi rutin tahunan. Pada momentum inilah pemudik berkumpul bersama keluarga, setelah setahun menabung penghasilan di perantauan. Bagaimanapun, mudik akan tetap dilaksanakan. Sayang, pengaturan dari tahun ke tahun kurang dioptimalkan.
Contohnya, moda transportasi massal seperti kereta api, tahun ini malah berkurang. Data Laporan Analisa dan Evaluasi Angkutan Lebaran 2011 yang dihimpun Kementrian Perhubungan mengungkapkan penurunan signifikan jumlah pemudik menggunakan moda kereta api, yakni sebesar 23 persen dari tahun lalu.
Bila pada 2010 jumlah pemudik kereta api sebesar 2,25 3 juta orang, tahun ini turun menjadi 1,732 juta orang. “Kita bukannya mengurangi, tapi karena memang keterbatasan,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Suroyo Alimoeso, Rabu 7 September 2011.
Ketersediaan kereta api tahun ini menyusut, kata dia. “Kalau tahun lalu ada 226 KA, sekarang hanya ada 215 KA. Itu juga karena alasan teknis. Mungkin lokomotifnya dalam posisi perbaikan atau mungkin memang kurang,” Suroyo menambahkan.
Di sisi lain, pemudik menggunakan kendaraan pribadi justru naik jumlahnya. Pengguna sepeda motor naik 5,5 persen dari 2,031 juta kendaraan menjadi 2,143 juta. Bila dikalikan 1,5 (rata-rata penumpang sepeda motor) berarti pemudik bermotor ada sekitar 3,214 juta orang.
Sementara jumlah mobil pribadi yang mudik, naik 1,78 persen, dari 1,312 juta tahun lalu menjadi 1,336 juta tahun ini. Berarti ada sekitar 5,344 juta pemudik menumpang mobil pribadi. Padahal kenaikan pemudik, dan peningkatan jumlah kendaraan tak dibarengi penambahan infrastruktur jalan memadai. Akibatnya, bisa ditebak: kemacetan kian parah.
Pengalaman macet kian menjadi- jadi itu juga diperburuk harga tiket karcis yang mahal. Untuk tiket kereta api kelas bisnis, kenaikan bisa berkisar 70-100 persen. Sementara tiket bis naik 50 persen dari tiket biasa. Kementrian Perhubungan mengakui setidaknya ada 19 perusahaan otobus yang melakukan pelanggaran tarif sesuai ketentuan.
Tak hanya macet, dan kenaikan tarif saja. Tak jaminan keselamatan bagi pemudik. Kemacetan membuat banyak pemudik lelah, atau menjadi tak sabar. Hal ini membuat resiko kecelakaan di jalan kian tinggi. Belum lagi kondisi jalan rusak, kurangnya marka pembatas, rambu, serta kondisi kendaraan kurang prima.
Menurut data kepolisian, seperti dikatakan Suroyo, kecelakaan terbanyak dialami pemudik motor. Angkanya mencapai 70 persen. Artinya, kasus kecelakaan pengguna motor selama musim mudik ada sekitar 2800 kasus.
Dari sisi lokasi, menurut data Analisa dan Evaluasi Kecelakaan Lalu lintas selama Operasi Ketupat 2011 dari H-8 sampai H+5 terjadi peningkatan kecelakaan di jalur utara, jalur tengah, jalur selatan, jalur lintas timur, dan jalur lintas barat antara 11 persen hingga 63 persen. Hanya jalur lintas tengah dan lintas pantai timur jumlah kecelakaan menurun. Kecelakaan terbanyak terjadi di jalur pantura.
Secara keseluruhan, jumlah korban kecelakaan tewas memang berkurang. Dari 771 orang pada 2010, menjadi 710 hingga H+5 tahun ini. Namun, korban luka berat meningkat 17,4 persen, dari 1022 orang pada 2010 menjadi 1200 pada tahun ini. Begitu pula korban luka ringan, naik 47,31 persen dari 2046 orang menjadi 3014 orang di tahun ini. Kerugian yang diakibatkan kecelakaan pun meningkat. Tahun ini kerugian tercatat setidaknya Rp7,5 miliar. Padahal, pada 2010 hanya Rp2,3 miliar.
Liang lahat
Namun Menteri Perhubungan Freddy Numberi tidak ingin disalahkan. Menurutnya, kecelakaan lebih banyak terjadi karena pengemudi lelah dan mengantuk. "Saya bilang kalau orang tidur kita mau ngomong apa, orang lelah kita mau ngomong apa?" kata dia. "Tapi kalau orang lelah musti kita kasih apa, pil ekstasi supaya dia tidak lelah?" kata Freddy saat menghadap Presiden, di kantor Presiden, Selasa lalu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Polisi I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan polisi telah mengerahkan 98.688 personil di seluruh Indonesia untuk Operasi Ketupat, di luar petugas rutin. Mereka menyediakan ribuan posko pelayanan, dan pemantauan di berbagai titik.
Tingginya kecelakaan di jalir mudik juga membangkitkan inisiatif lokal. Misalnya saja penyediaan kuburan korban kecelakaan oleh Dinas Cipta Karya (DCK) Kota Bogor, Jawa Barat, yang telah dilakukan sejak empat tahuh belakangan. Setiap musim mudik lebaran, mereka selalu menyiapkan lubang-lubang kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di wilayah Kota Bogor, seperti di TPU Kayumanus, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.
Apapun bentuk antisipasi itu, yang jelas perbaikan musti dilakukan. Statistik menunjukkan tren peningkatan kecelakaan jalan raya, juga terjadi di ruas tol yang kondisinya jauh lebih baik dari jalan biasa. Pada rapat dengan DPR Kamis 8 September 2011, Dirut Jasa Marga Frans Sunito mengakui jumlah korban kecelakaan meningkat di jalan tol, kendati dari segi kuantitas kecelakaan menurun.
“Selama H-7 sampai Kamis ini, korban meninggal meningkat. Tahun lalu 7 orang, tahun ini 10 orang,” kata Frans. Korban tewas terbanyak berada di ruas tol Purbaleunyi. Namun Frans lagi-lagi menunjuk kelalaian pengguna jalan tol sebagai penyebab kecelakaan.
“Faktor jalan hampir tidak ada, karena semua jalan tol memenuhi syarat,” Frans menegaskan. “Anda tahu kecelakaan di Indonesia berapa setiap tahun? Seratus orang per hari meninggal. Anda mau salahkan jalan?” katanya lagi. Menurutnya kecelakaan jalan tol kali ini mendapat sorotan tajam karena menelan korban seorang tokoh publik. “Kebetulan yang meninggal saat ini punya nama.”
Tapi hal itu dibantah oleh Asep, 51, pengemudi truk tronton asal Bandung yang dijumpai VIVAnews di Rest Area Km 97, Selasa lalu. "Sudah bukan rahasia umum Aa’ (Kak-red) , disitu (sekitar Km 97 Cipularanga) banyak kecelakaan. Selain tabrakan, biasanya ada yang terguling atau serempet mobil lain,” kata pria yang secara rutin bolak-balik Bandung –Jakarta mengangkut rangka baja dan bahan-bahan bangunan lain.
Asep menambahkan, bila ada kendaraan yang memacu kecepatan hingga 90 km per jam, maka kendaraan itu biasanya akan oleng karena adanya turunan yang curam dan langsung menikung . “Kontur jalannya yang banyak tambalan juga membuat mobil atau truk tidak stabil Aa’," kata Asep lagi.
Apa yang dikatakan oleh Asep secara tersirat juga dibenarkan oleh Kapolres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Polisi Bahtiar Ujang. “Sudah tiga kali terjadi kecelakaan di tempat itu selama saya menjabat Kapolres, sejak Maret 2011. Ada yang menabrak pembatas jalan, ada juga yang menabrak truk dari belakang” kata Bahtiar pada VIVAnews, Selasa 8 September. Oleh karenanya, ia menyarankan agar pengemudi mematuhi rambu terpasang untuk melintas dengan kecepatan 60-80km per jam.
Jalur maut Cipularang?
Banyak cerita beredar di pengguna jalan tol Cipularang, tentang seringnya terjadi kecelakaan di Km 90–Km 100. Ada yang mengatakan lokasi sekitar tempat itu banyak dinaungi mahluk gaib. Soalnya, di Gunung Hejo sering digelar ritual pemujaan.
Tapi tim peneliti geologi LIPI/ ITB GREAT, yang diketuai geolog ternama Danny Hilman, mengatakan daerah itu adalah jalur patahan aktif Lembang yang memanjang dari arah barat-timur. Patahan itu memotong tol Cipularang di Km 92.9.
Pada Minggu 28 Agustus lalu, sempat terjadi gempa 3,3 SR yang membuktikan aktifnya patahan Lembang, dan menyebabkan lebih dari 100 rumah di Cisarua rusak. Tim GREAT mengasumsikan patahan Lembang masih dapat menghasilkan gempa 7 SR, terkait adanya pergerakan tanah sekitar 1-2 meter.
Pemetaan juga memperlihatkan pada sekitar 150 meter di timur lokasi kerusakan akibat gempa, ada sobekan tebing berbentuk huruf U yang membuka ke utara. “Ini bekas Longsor Purba yang cukup besar, dan kemungkinan terjadi akibat gempa besar di masa lalu. Ini cukup mengerikan. Bayangkan kalau longsor seperti ini terjadi sekarang,” kata Danny Hilman, pada ulasan singkatnya mengenai survei gempa di wilayah itu.
Hasil penelitian itu sendiri sejalan dengan kerawanan longsor yang pernah terjadi di wilayah itu. Pada 2006, pihak Jasa Marga mewanti-wanti wilayah-wilayah rawan longsor, yang berada di di Km 83 (Tegalnangklak), Km91+600 (Desa Batu Dadar), 96+800 (Lebak Ater), dan 97+900 (Darangdan).
Helikopter dan ambulans?
Apapun yang menimbulkan kerawanan di daerah itu, menurut Bambang Hariyadi, pakar Geometri Jalan Tol dari Universitas Diponegoro, semestinya pihak penyelenggara tol sudah sejak awal beraksi meminimalkan kecelakaan.
Bambang mengatakan kecelakaan di jalan tol jarang sekali faktor tunggal. Kecelakaan bisa terjadi akibat kontribusi beberapa faktor. Oleh karenanya ia mengusulkan, digantinya pembatas jalan beton dengan pembatas logam yang lebih lentur. Pembatas beton sangat tidak aman bagi pengguna tol.
Selain itu, bila ada kecenderungan jalan terlalu monoton, maka harus diberikan stimulan, agar pengemudi tak jenuh dan tetap waspada. Misalnya memasang speed bar, atau semacam polisi tidur mini berwarna putih yang bisa mengurangi kecepatan kendaraan.
Untuk menghalau angin samping dari arah lembah, bisa ditumbuhkan penghalang berupa vegetasi. “Semestinya penyelenggara bisa melakukan evaluasi tempat-tempat mana yang perlu diperbaiki,” kata Bambang.
Hal serupa dikatakan oleh Guru Besar di bidang Transportasi dari Universitas Brawijaya Malang, Profesor Harnen Sulistio. Menurut dia jalan tol Cipularang yang berbukit-bukit, mirip kondisi jalan Tol Karak sepanjang 60 km di Malaysia yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Kota Karak di Pahang.
Prof Harnen yang pernah diminta membantu pemerintah Malaysia untuk mencari formulasi kecepatan ideal di sepanjang jalan tol. Ia menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali kemiringan jalan tol dan super elevasi di tol Cipularang.
Meskipun kondisinya sudah memenuhi standar, tetap harus dilengkapi berbagai rambu, peringatan, speed bar, dan alat pengukur kecepatan yang bisa memantau dan menilang kendaraan yang melanggar kecepatan maksimum, secara otomatis. Pengguna tol yang ditilang bisa membayar denda lewat kantor pos yang disediakan. “Bila alat itu dipasang dan denda tilang diterapkan, saya yakin kecelakaan bisa diminimalkan,” kata Harnen.
Hal lain yang musti dibenahi, kata Harnen, adalah sistem respon keselamatan bagi pengguna jalan tol. Semestinya, kata Harnen, di setiap gerbang, pengelola jalan tol menyediakan satu ambulans dan helikopter tanggap darurat untuk penyelamatan kecelakaan. “Bagi korban kecelakaan, respon 30 menit pertama merupakan waktu yang amat menentukan keselamatannya.”
Tapi itu saja belum cukup. Kecelakaan akan terus terjadi jika pemerintah tak segera mengembangkan sistem transportasi massal terpadu dan berkelanjutan. “Selama kita masih mengandalkan sistem transportasi berbasis kendaraan pribadi, masalah kemacetan dan kecelakaan tak akan pernah bisa kita selesaikan.” (np)
REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA - Negara-negara berkembang yang membentuk kelompok BRICS akan membahas kemungkinan bantuan untuk Uni Eropa guna membantu menghadapi krisis utang, Menteri Keuangan Brazil, Guido Mantega, mengatakan Selasa. "Negara-negara BRICS akan bertemu pekan depan di Washington dan kami akan membahas bagaimana membantu Uni Eropa keluar dari situasi ini," katanya. Kelompok negara BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.
Menteri keuangan Brazil akan pergi ke Washington minggu depan bersama para pemkeu dari seluruh dunia untuk pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Pertemuan BRICS ditetapkan pada 22 September.
Dalam apa yang disebut sebagai 'pembalikan peran', negara berkembang terkemuka, yang dalam beberapa tahun terakhir telah tumbuh lebih cepat dari negara-negara industri utama, diharapkan mengajukan rencana untuk membantu menstabilkan ekonomi dan pasar global, menurut harian keuangan Brazil, Valor.
Laporan itu mengatakan satu gagasan sedang dilayangkan untuk meningkatkan cadangan dari aset-aset mereka dalam euro, dalam upaya untuk mengurangi krisis utang di zona euro.
Pasar bergolak oleh krisis utang di Yunani dan negara-negara zona euro lainnya. Pejabat Uni Eropa mendorong bailout kedua untuk Athena. Pada saat yang sama, China dan beberapa negara berkembang lainnya memiliki cadangan internasional besar.
Valor mengatakan negara BRICS pada saat ini akan bersiap untuk meningkatkan kepemilikan hanya di negara-negara zona euro yang paling kuat seperti Jerman. Tengah dijajagi pula kemungkinan berinvestasi dalam obligasi yang diterbitkan oleh Inggris, sebuah negara non-zona euro.
Secara terpisah pada Selasa, Jerman, Prancis dan Yunani yang terlilit utang sepakat untuk mengadakan putaran baru pembicaraan tentang krisis euro setelah Presiden AS Barack Obama mendesak Eropa untuk melakukan upaya lebih besar guna menenangkan pasar yang mudah bergejolak.
VIVAnews - Pengusaha muda mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan repatriasi modal yang akan mewajibkan para eksportir menyimpan dana hasil ekspornya di perbankan lokal untuk mengamankan perekonomian serta meningkatkan jumlah devisa.
"Kalau kita punya idealisme, [disimpan] paling lama enam bulan para pengusaha pasti mau. Rupiah kita bisa stabil kalau devisa kita banyak," kata Erwin Aksa, di sela-sela acara Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua Umum HIPMI Periode 2011-2014 di hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 13 September 2011.
Ekspor yang dilakukan dari Indonesia, kata Erwin, adalah produk-produk yang tidak memiliki nilai tambah dan produk itu dapat dipastikan diproduksi di Indonesia. "Tergantung kita mengelolanya, harusnya di 'parkir' dulu di dalam negeri atau disimpan di dalam negeri," kata dia.
Pemerintah, lanjut Erwin diharapkan bersikap tegas untuk memberlakukan regulasi ini. Erwin menuturkan dirinya telah menyarankan pemerintah untuk memberlakukan regulasi itu sejak 2008 lalu, namun tidak mendapatkan respons.
Kemudian, lanjut Erwin, jika nantinya regulasi ini sudah dijalankan, akan wajar saja jika tidak semua pengusaha mematuhinya tetapi sebaiknya pemerintah lebih tegas. "Kita minta semua hasil ekspor, tapi biasalah pengusaha ada juga yang nggak mau," tutur Erwin.
Menurut Erwin, Bank Indonesia (BI) sudah bagus berinisiatif dalam repatriasi ini. Namun, dia berharap, pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perdagangan juga mendukung kebijakan ini. "Kebijakan ekspor-impor kan di Menteri Perdagangan, saya nggak yakin," katanya.
Menurut Erwin, repatriasi modal sangat bermanfaat bagi Indonesia. Dia mencontohkan, perusahaan pertambangan milik Amerika Serikat, Freeport, Keuntungan yang diperolehnya dari ekspor hasil pertambangan di Papua besar sekali. "Akan bagus untuk Indonesia jika hasil ekspornya disimpan di dalam negeri."
Bagi eksportir, lanjutnya, tidak perlu khawatir karena komoditas Indonesia sangat dibutuhkan di luar negeri. "Kita sering cengeng saja, saya yakin bisa kok, saya juga ekspor, yang penting bank-bank dalam negeri memberikan pelayanan," tuturnya.
VIVAnews - Apakah Anda seorang pecinta cokelat? Kabar baik bagi para 'pecandu' cokelat. Sebuah penelitian menemukan, orang yang mengonsumsi cokelat mengalami penurunan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 37 persen dan 29 persen memiliki risiko lebih rendah mengalami serangan stroke dibandingkan mereka yang mengonsumsi cokelat lebih sedikit.
Meskipun ahli menyarankan mengonsumsi cokelat dalam jumlah moderat, karena tingginya kalori dalam cokelat, namun tak dapat disangkal, cokelat juga menyuntikkan manfaat bagi kesehatan. Berbagai penelitian mengungkap cokelat hitam memiliki antioksidan yang mencegah berbagai penyakit. Berikut lima manfaat cokelat, seperti dikutip dari Shine.
1. Cokelat membantu memecahkan matematika Flavonol, senyawa dalam cokelat adalah antioksidan yang diperkirakan meningkatkan sirkulasi, termasuk aliran darah ke otak. Sebuah studi 2009, peserta yang minum cokelat dengan flavonol menghitung mundur tiga angka dari 800-900 lebih cepat ketimbang mereka yang tak mengasup cokelat.
2. Cokelat mengenyangkan
Para ibu selalu memperingatkan agar jangan makan cokelat sebelum makan malam. Dan, mereka benar. Peneliti Denmark menemukan, orang yang makan cokelat hitam sebelum makan mengasup kalori 15 persen lebih sedikit dan tidak tergoda makanan berlemak ketimbang mereka yang tidak makan cokelat.
3. Cokelat meningkatkan suasana hati
Cokelat mengandung phenethylamine, yang memicu pelepasan endorfin. Reaksi ini mirip dengan pengalaman jatuh cinta. Dokter di Inggris pasangan yang mengonsumsi cokelat mengalami kesenangan dua kali lipat saat berciuman ketimbang mereka yang tidak mengonsumsi cokelat. Alasannya, cokelat mengandung gula dan kafein tinggi yang menghasilkan kalori tahan lama.
4. Cokelat membantu agar relaks Selalu ngidam cokelat saat merasa stres? Ada alasan biologis untuk kebiasaan satu ini. Penelitian menunjukkan cokelat mengandung senyawa anandamide, yang mengaktifkan reseptor otak yang sama seperti efek ganja. Tidak heran, menggigit sebatang cokelat mampu meningkatkan kebahagiaan.
5. Cokelat membuat awet muda
Sebuah studi di British Medical Journal menemukan, konsumsi cokelat dan permen memanjangkan umur hampir satu tahun daripada mereka yang menjauhkan diri dari hal-hal manis. Peserta yang makan permen 1-3 kali dalam sebulan memiliki tingkat kematian terendah.
Hal ini kemungkinan disebabkan adanya antioksidan dalam cokelat. Sebuah studi pada 2009 menemukan, pasien serangan jantung yang makan cokelat berisiko meninggal lebih kecil ketimbang mereka yang tidak mengasup cokelat. (eh)
